Akhibat Corona, Pembangunan Desa Dihentikan..??

Semenjak pandemi Corona berlangsung di Indonesia, perekonomian Indonesia babak belur, tersungkur di hadapan Covid- 19. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo( Jokowi) memohon segala jajaran departemen/ lembaga serta pemerintah wilayah buat melaksanakan realokasi serta refocusing APBN serta APBD. Sri Mulyani merespons dengan kilat arahan ini. Menkeu berkata, terdapat total Rp 62, 3 triliun dari realokasi anggaran APBN, baik di pemerintah pusat ataupun wilayah.( CNBC, 20/ 03/ 20)

Bagi catatan Kemenkeu, penghematan belanja negeri diperkirakan dapat menggapai Rp 190 triliun yang dapat digunakan buat pembiayaan memerangi wabah ini. Terdiri dari belanja departemen serta lembaga sebesar Rp 95, 7 triliun serta TKDD( Transfer ke Wilayah serta Dana Desa) Rp 94, 2 triliun.

Ada pula sebagian anggaran yang direalokasi serta dihemat oleh pemerintah merupakan belanja benda ekspedisi dinas, bayaran rapat, honorarium, belanja non- operasional, dan belanja benda. Pemerintah memanglah merombak anggaran belanja, tercantum realokasi dana desa dalam APBN 2020 digulirkan pemerintah. Tadinya pemerintah sudah mengabarkan hendak menganggarkan dana penindakan akibat Corona menggapai Rp 405 triliun. Di mana Rp 110 triliun buat jejaring pengaman sosial.

Serta spesial dorongan sosial( bansos), anggarannya diambil dari realokasi dana desa tahun anggaran 2020. Dikutip dari CNBC( 20/ 03/ 20) pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengantarkan, sudah mengenali terdapat Rp 56- 59 triliun dana desa dapat dialihkan buat menanggulangi virus Corona. Pemerintah memanglah menganggarkan Rp 21 triliun buat bansos.

Tidak ketinggalan dana desa yang terdapat di calon bunda kota negeri, Penajam Paser Utara( PPU) juga turut dipangkas. Alokasi Dana Desa( ADD) yang bersumber dari APBD serta Dana Desa( DD) dari APBN buat 30 desa di Penajam Paser Utara pula turut dipangkas. Tujuannya tidak lain buat menguatkan anggaran penanggulangan Covid- 19 tiap desa lewat Dorongan Langsung Tunai( BLT) sebesar Rp 600 ribu.

Bagi Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Warga serta Desa( DPMD) Kabupaten PPU, Nurbayah total ADD yang dianggarkan sebanyak Rp 102 miliyar lebih serta saat ini jadi Rp 73 miliyar lebih saja sehabis dipangkas, sebaliknya DD dari total Rp 36, 8 miliyar terpangkas jadi Rp 300 juta lebih( IDN Times, 01/ 05/ 20).

Memandang jumlah dana yang dipangkas pemerintah pusat( Rp 56- 59 triliun) pasti jumlah ini lumayan besar, sebab total Dana Desa tahun 2020 ini sebesar Rp 72 triliun. Maksudnya kebanyakan hendak direalokasi buat percepatan penindakan wabah ini. Sementara itu sejatinya dana desa diprioritaskan buat membiayai pembangunan serta pemberdayaan warga yang diperuntukan buat tingkatkan kesejahteraan warga desa, kenaikan mutu hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar di banding kemiskinan di perkotaan. Bersumber pada informasi BPS, tingkatan kemiskinan pedesaan pada Maret 2019 sebesar 12, 85 persen( 15, 15 juta orang), lagi kemiskinan perkotaan yang cuma 6, 69 persen( 9, 99 juta orang).

Share this post